Ironisnya, tak satupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemko Pekanbaru mengetahui siapa pelaku pemotongan pohon yang tingginya mencapai 3 meter tersebut.
"Itu sudah tindakan biadap. Pohon pelindung malah dipotong tanpa ada dasar atau izin siapapun. Saya minta segera dicari pelakunya, dan OPD terkait jangan hanya menunggu instruksi saja. Cari pelakunya segera!," tegas Firdaus kepada jurnalis, Ahad (18/10/2020).
Sebagaimana diketahui, Senin (12/10/2020), sejumlah pohon ditebang oleh OTK. Dari data yang dihimpun, pohon yang ditebang sepihak itu adalah jenis Glondokan Tiang yang berusia sudah hampir 20 tahun. Untuk jenis ini pohonnya sudah setinggi 4 hingga 6 meter dan ada 48 batang yang dipotong.
Kemudian ada pula jenis Tabebuya Rosea yang baru ditanam tahun lalu. Pohon ini yang ada di sana sudah juga setinggi sekitar 4 sampai 6 meter. Ada 35 batang yang dipotong sepihak di sana.
Firdaus menduga, pemotongan pohon pelindung ada kaitannya dengan tiang reklame yang ada di dekat pohon pelindung yang ditebang OTK.
Pasalnya disampaikan orang nomor satu di Kota Pekanbaru itu, peristiwa serupa pernah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman.
"Saya masih ingat, beberapa waktu lalu peristiwa serupa pernah terjadi di Jalan Sudirman. Ada pemilik tiang reklame yang memotong pohon pelindung. Mungkin saja ini modusnya sama. Maka saya tegaskan selidiki itu. Jika benar, ada atau tidak izin tiang mereka, tebang saja!," ujar Firdaus menegaskan.
Selain itu, Firdaus juga menginstruksikan OPD terkait seperti Satpol PP dan Bapenda Pekanbaru untuk segera memotong tiang ilegal yang ada. Tidak hanya itu, tiang yang berada tidak pada peruntukkannya juga di tertibkan ke tempat yang sudah ditetapkan.
"Lakukan tugas dengan segera. Jangan melempem soal ini, khusus untuk OPD terkait itu. Saya sudah perintah, kenapa nunggu perintah lagi. Yang ilegal potong, jangan sampai ada lagi pohon dipotong karena kepentingan segelintir orang," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, terkait pemotongan 83 pohon oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mengaku sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bukit Raya.
Dikatakan Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution kepada media melalui Kabid Pertamanan, Edward Riansyah, Kamis (15/10/2020), kasus tersebut tengah dipelajari oleh pihak kepolisian.
"Ya, kami sudah laporkan. Mereka (Polisi) masih memperlajari 2 sampai 3 hari ini," terang Edu, panggilan Kabid Pertamanan saat ditemui di Komplek MPP Jalan Jenderal Sudirman Kamis siang.
Lanjut Edu, tim dari Dinas PUPR bersama Polsek Bukit Raya sudah meninjau lokasi untuk mengumpulkan bukti, diantaranya rekaman CCTV atau kamera pengintai milik sejumlah perkantoran di kawasan itu.
"Ada beberapa CCTv yang sudah dicek, cuma tidak ada yang mengarah langsung ke jalan raya dan pohon, tapi hanya mengarah ke parkiran masing-masing," ujar Edu.
Jika pelaku penebangan yang kini masih misterius bisa diungkap, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
"Untuk sanksinya berupa pembayaran denda sebesar Rp5 juta atau kurungan penjara paling lama 6 bulan," jelas Edu.
Namun apakah sanksi Rp5 juta itu berlaku untuk 1 pohon, ia mengaku belum bisa memastikan. "Karena di perda tersebut hanya dibunyikan sanksi minimal. Nanti kita pelajari lagi," tutupnya.(Detil.co/3)
Tulis Komentar