Kedatangan AMPR disambut pihak Kesbangpol, dan pertemuan berlangsung di ruang rapat Walikota Pekanbaru Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya.
Usai pertemuan, Ketua AMPR Riski Nur Ichsan kepada sejumlah media menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap, diantaranya mengecam keras segala bentuk dugaan manipulasi dan komersialisasi penambahan angka kematian Covid-19 di Kota Pekanbaru.
"Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Se Provinsi Riau menyatakan sikap terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru, dimana poin pertamanya mengecam keras segala bentuk manipulasi dan komersialisasi penambahan angka kematian covid di daerah Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru,".
"Yang kedua kami meminta kepada walikota Pekanbaru untuk menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang tersebut adalah Muhammad Noer, karena, yang pertama M Noer melakukan cuti selama tiga bulan pada saat covid merajalela di Kota Pekanbaru. Harusnya M Noer sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjadi ujung tombak dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan dari pada
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru," ujar Riski Nur Ichsan.
Pada poin berikutnya, Riski Nur Ichsan menyebut M Noer yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru bukanlah orang yang tepat untuk menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
"Yang kedua M Noer bukanlah orang yang tepat dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, disaat konferensi pers pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pernyataan M Noer sangat melukai perasaan keluarga dari pada korban. Dimana M Noer menyatakan bahwasanya yang meninggal adalah wirsyamsi wali yang kebetulan adalah adik kandung dari pada Ny W, sehingga ada kemiripan data dan nama dari pada almarhum Ny W. Sedangkan pada kenyataannya ibuk wirsyamsiwarli masih hidup dan sehat walafiat," terangnya.
"Selanjutnya, disaat konferensi pers bapak M Noer mengkambing hitamkan Puskesmas Karyawanita yang salah input data pada saat pengiriman spesimen ke laboratorium sebagai penanggung jawab atas pengimputan data pasien terpapar covid di Kota Pekanbaru, M Noer terkesan lepas tangan, dan malah menjadikan kambing hitam Puskesmas Karyawanita," lanjut Riski Nur Ichsan.
Selain itu, poin lain dalam pernyataan sikap yang disampaikan AMPR yakni, mendesak walikota untuk segera menambah alat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.
"Kami juga meminta kepada walikota Pekanbaru untuk segera menambah mesin RT/PCR sebagai upaya percepatan penegakan hasil diagnosis Covid-19 agar tidak terjadi lagi almarhum ataupun almarhumah yang terlanjur ditangani dengan protokol pemakaman jenazah Covid-19. Selanjutnya kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau menyatakan mosi tidak percaya kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau," ujar Riski Nur Ichsan.
"Demikian pernyataan sikap ini disampaikan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Jika sampai hari Rabu kita tidak mendapatkan hasil, kemungkinan kita akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar," tegas Riski Nur Ichsan.
Ditempat terpisah, Kabag Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman saat diminta tanggapannya terkait tuntutan AMPR, menyebutkan.
"Artinya dalam negara demokrasi bisa saja mereka mengajukan itu. Dari segi mahasiswanya, mereka selaku pengontrol juga. Artinya mereka melihat kinerja dan segala macam. Prinsipnya walikota menampung saja. Aspirasi. Mereka melihat ada terjadi hal seperti ini dalam penanganan covid. Mereka melihat leading sektornya malah kok tidak aktif. Itu wajar-wajar saja dia (mahasiswa) minta pak wali untuk mengevaluasi. Mungkin dengan evaluasi, bisa saja di non aktifkan," ujar Mas Irba Sulaiman lewar sambungan telepon.(Detil.co/2)
Tulis Komentar