Hadapi China, Ini Usul Wakil Bupati Natuna

"Soal kewenangan, kita hari ini sejengkal laut pun tidak punya kewenangan kalau statusnya kabupaten. Laut ini wilayah provinsi," sambung dia.

Karena status itu, Pemkab Natuna saat ramai ulah kapal coast guard China masuk ke wilayah RI hanya bisa melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kalau sekarang nelayan kita kalau ada permasalahan, bagaimana mau menyelesaikan khususnya nelayan kita? Karena kewenangan nggak ada, kewenangan kan provinsi," ujar Ngesti. Dikutip dari Detik.com.

Soal penerobosan kapal asing di wilayah RI, Ngesti menyebut kapal-kapal China masih berkeliaran di perairan laut Natuna Utara. Pengawasan kini diperketat TNI.

"Kondisinya hari ini kapal-kapal China masih berada di wilayah perairan Indonesia," ujar dia.

Ngesti menyebut tim dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) sudah melakukan peninjauan langsung ke perairan laut Natuna Utara. Patroli gabungan di batas wilayah RI dilakukan.

Pemkab Natuna, ditegaskan Ngesti, mendukung langkah pemerintah menindaklanjuti klaim China atas perairan Natuna. Pemkab Natuna juga mendukung langkah diplomasi.

"Kami juga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan TNI untuk menjaga laut Natuna Utara dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan China, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Ngesti.***

Sumber : Detik.com /  Editor : Firman Tanjung