Rentan Disalahgunakan, Izin Sadap dari Dewas KPK Harus Dicabut
Detil.co,Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir menyebut, kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan izin penyadapan rentan disalah gunakan dan bisa jadi memperumit proses hukum di KPK. Menurut Pakar Hukum Pidana ini, kewenangan tersebut harus dicabut.
"Pengawas tidak boleh diberikan kewenangan lain selain mengawasi. Kalau Dewas diberi kewenangan mengizinkan, lalu siapa yang mengawasi pemberian izin? Apa mungkin Dewas mengawasi dirinya sendiri?" ujar Mudzakkir dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, pada Sabtu, 11 Januari 2019.
Jika tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas KPK, ujar dia, sebaiknya kewenangan itu dicabut.
Portal Berita Detil.co hadir sebagai media alternatif bagi pembaca, sebagai media pemberitaan penyeimbang dengan gaya penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik. Selengkapnya
Tulis Komentar