Ratusan supir ataupun pramugara pramugari menuntut gaji mereka yang belum dibayarkan terhitung November hingga Desember 2019.
Salah seorang supir yang enggan namanya dipublikasikan kepada Detil.co membeberkan, aksi yang dilakukan semata-mata menuntut apa yang menjadi hak mereka.
Ratusan supir mengancam, jika tuntutan mereka tidak direalisasikan oleh pihak managemen, aksi akan terus berlanjut.
"Tuntutan kami seluruh supir ataupun pramugara adalah masalah gaji. Gaji harus dibayarkan selama dua bulan (November-Desember). Aksi akan berlanjut sampai keluar gaji. Gaji pramugara lebih kurang Rp 2.760.000. Supir Rp 3 juta, satu bulan," beber salah seorang supir yang enggan namanya dipublikasikan.
Ditegaskannya, aksi yang dilakukan ratusan supir merupakan aksi spontan, tanpa ada yang meprovokasi.
"Ini aksi solidaritas kita bersama. Tidak ada yang memprovokasi. Aksi ini diikuti oleh seluruh pramugara pramugari dan supir. Aksi tetap berlanjut jika gaji tidak keluar. Kalau sudah selesai kami akan kembali bekerja," ujarnya menegaskan.
Menurut pria ini, supir bus TMP sudah melakukan komunikasi dengan pihak managemen, namun hingga kini gaji belum juga dibayarkan.
"Kami sudah komunikasi dengan pihak managemen.
Dari tanggal 20 janji terus. Batas gaji sampai tanggal 5. Sekarang sudah tanggal berapa. Tuntutan kami, gaji dua bulan harus keluar," ujarnya menegaskan.
Dikatakannya, aksi yang berlangsung dari Selasa dinihari, hingga siang, belum ada satupun pihak managemen yang menemui ratusan supir.
Terpisah, Direktur PT Transportasi Pekanbaru Madani (PT. TPM), Azmi ketika dikonfirmasi terkait informasi aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan supir melalui telefon genggamnya membenarkan hal tersebut.
Namun demikian, Azmi enggan mengomentari lebih jauh perihal aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan supir bus TMP.
"No komen saya. Langsung ke Pemko aja. Iya, saya dapat iya (mogok). Jadi tidak jalan (bus TMP) sekarang ini," ungkap Azmi.
Seperti disampaikan Azmi sebelumnya, saat ini pramugara pramugari bus TMP sebanyak 150 orang. Sementara pramudi (supir) bus TMP sebanyak 180 orang.
Walikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, MT ketika diminta tanggapannya terkait aksi mogok kerja ratusan supir, serta ratusan pramugara pramugari menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji harusnya tidak boleh terjadi, dirinya akan mengevaluasi OPD terkait.
"Terimakasih informasinya. Saya akan evaluasi. Benar atau tidak. Tapi ini tidak boleh terjadi. Tentunya kepada jajaran pemeritah kota, terutama pak sekda dan juga BPKAD mesti paham. Itu pelayanan, apapun kondisinya itu harus kita utamakan," tegas orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini.
"Dan juga kepada operator, SPP mapun PT Transportasi Pekanbaru Madani yang mengoperasikan. Berikanlah pengertian kepada teman-teman, bersabarlah. Pemerintah tidak akan lepas tangan. Kita akan usahakan. Berutangpun harus kita lakukan, demi untuk itu (bus) bisa berjalan," sambung walikota Pekanbaru.
Kembali ditegaskan walikota Pekanbaru, dirinya akan menanyakan langsung kepada OPD terkait ataupun Sekdako Pekanbaru.
"Melalui ini saya, teguran kepada SKPD yang mengelola keuangan. Ini tidak boleh terjadi mestinya dan juga sekda tentunya. Karena anggaran itu managernya itukan sekda," tegasnya.
Disinggung ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini, dijawab walikota Pekanbaru.
"Memang kita akhir tahun ini devisit. Devisit ini kita maklumi juga, di triwulan IV, baik dari transfer pusat, mapun juga provinsi, ini tidak dapat ditunaikan di triwulan IV. Nanti masuknya di triwulan I. Kepada operator, berikan pemahanan kepada teman-teman," ucap walikota.(Detil.co1)
Tulis Komentar