Rapid Test Tak Efektif, Pemerintah Didesak Ambil Opsi Lockdown

Dia menilai masyarakat kurang memiliki kesadaran melakukan physical distancing. Itu terjadi karena minimnya sosialisasi dan komunikasi bencana yang tidak baik.

“Pemerintah seharusnya lihat ke lapangan langsung, kesadaran physical distancing yang diimbau kurang direspons oleh masyarakat dan masih banyak yang menyepelekan virus COVID-19,” ujarnya.

Menurut dia, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi lockdown berimbas kepada masih banyaknya perusahaan yang tidak membuat kebijakan work from home (WFH) kepada pegawainya.

Buntutnya, sambung dia, menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN.

"Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk #WFH #StayAtHome,”kata Anggota Komisi II DPR ini.

Apalagi, kata dia, sebentar lagi bulan Ramadhan, pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara.

“Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan, semakin tidak tegas pemerintah untuk melakukan opsi lockdown, penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan korban yang lebih besar,” tandasnya.

Menurut dia, kebijakan lockdown tidak populer, tapi lebih baik terlambat atau tidak sama sekali.

“Memang kebijakan ini pasti tidak populer, tapi tidak ada pilihan lain untuk kondisi pandemik global ini. Pak Presiden Yang Terhormat kita perlu belajar dari negara-negara di Eropa, selain kita punya kekhasan negara kepulauan, jumlah penduduk kita juga terbesar keempat di dunia. Kita terus berkejaran dengan waktu. Semoga Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah ini,” tuturnya.***

Sumber : Sindonews.com /  Editor : Firman Tanjung